Keadilan sebagai Syarat Poligami dalam Islam

Abstract

Abstrak

Keadilan adalah syarat mendasar bagi diperbolehkannya poligami dalam Islam, namun interpretasinya masih diperdebatkan baik dalam praktik sosial maupun regulasi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keadilan sebagai prasyarat poligami dari perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dengan meneliti sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, undang-undang nasional—khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam—dan literatur ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami mencakup dimensi material dan non-material, termasuk dukungan finansial, perlakuan emosional, dan perlindungan hak istri dan anak. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip ini ditegakkan melalui mekanisme perizinan berbasis pengadilan di bawah prinsip monogami sebagai dasar perkawinan. Meskipun demikian, realisasi keadilan dalam poligami masih menantang, terutama dalam menilai keadilan non-material dan menangani praktik poligami yang tidak terdaftar. Artikel ini menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, kebijaksanaan yudisial, dan pendidikan sosial untuk memastikan bahwa poligami dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Kata kunci: keadilan, poligami, hukum Islam, hukum perkawinan, Pengadilan Agama

 Abstrak

Keadilan merupakan syarat utama dalam kebolehan poligami menurut ajaran Islam, namun pemaknaannya sering menimbulkan terjadinya dalam praktik sosial dan peraturan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sebagai syarat poligami dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami mencakup aspek materiil dan non materiil, antara lain keadilan nafkah, perlakuan emosional, dan perlindungan hak istri serta anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip keadilan tersebut diupayakan melalui mekanisme perizinan di Pengadilan Agama dengan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Namun penerapan keadilan secara ideal masih menghadapi kendala dalam praktik, terutama terkait pembuktian keadilan non-materi dan fenomena poligami tidak tercatat. Artikel ini menekankan pentingnya penegakan regulasi, peran hakim, serta edukasi sosial untuk memastikan poligami dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Kata kunci : keadilan, poligami, hukum Islam, hukum perkawinan, Pengadilan Agama