KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI
Abstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi nyata implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada kawasan Pasar Atas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi dapat dikatakan sudah terlaksana dari segi penyampaian instruksi dalam implementasi penataan pedagang kaki lima Namun proses komunikasi tersebut kurang berkelanjutan karena melakukan sosialisasi dua kali dalam setahun, jarak waktu yang cukup jauh menyebabkan sosialisasi tersebut kurang kondusif. Faktor penghambat dalam implementasi ini adalah penataan struktur organisasi yang kurang efektif dan kurangnya sosialisasi, banyaknya pedagang kaki lima dari luar Kota Bukittinggi yang menolak ikut kegiatan sosialisasi penataan pedagang kaki lima serta kurangnya fasilitas untuk pedagang kaki lima.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima
Abstract
This study aims to analyze the real situation of the implementation of the street vendor arrangement policy in Bukittinggi City which has been carried out by the Bukittinggi City Government in the Pasar Atas area. The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, observations and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the street vendor arrangement policy in the Pasar Atas area of Bukittinggi City can be said to have been implemented in terms of delivering instructions in the implementation of street vendor arrangement. However, the communication process is less sustainable because it carries out socialization twice a year, the long time interval causes the socialization to be less conducive. The inhibiting factors in this implementation are the ineffective organizational structure and lack of socialization, the large number of street vendors from outside Bukittinggi City who refuse to participate in the socialization activities for street vendor arrangement and the lack of facilities for street vendors..
Keywords: Policy Implementation, Street Vendor Arrangement
References
Abdoellah. (2018). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta.
Agustino. L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV Alfabeta.
Azwar Ma Saifuddin. (2011). Metode Penelitian (p. 1). Pustaka Pelajar.
Azzahra, S. (2021). Tanggapan Pengunjung Terhadap Fasilitas Objek Wisata Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Rokan Hulu. JOM Fisip, Vol. 8: Ed.
Creswell, J., W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Pustaka Pelajar.
Darmawan Sumba, Prasethyo & Tohopi, R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Implementasi Berencana KB di kecamatan kota barat.
Dr. Ulber silalahi, M. (2021). Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.
Dwiyono, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjamada University Press.
Fitrianti, B., Heriyanto, M., Andri, S. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, volume 4 n.
G, Subarsono. A. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar.
Hardani, Andriani, H., U. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV Pustaka Ilmu Group.
Haris, M. (2024). INTERAKSI SOSIAL DAN JARINGAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KONTEKS PERUBAHAN EKONOMI LOKAl. Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat, 9(1), 84–98.
Haris, M., Laksana, B. I., Yefni, Y., & Hendrayani, M. (2024). Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima. Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa, 6(2), 351–370.
Haris, M., Putri, A., & Hendrayani, M. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K). Dakwatul Islam, 8(1), 24–38.
Julianti, Kustiawan, Adiputra, Y. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Tanjung Pinang Tahun 2017-2018 (Studi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011). Student Online Journal, Vol: 2, No.
Kadji. (2018). Formulasi dan implementasi kebijakan publik. UNG press.
Kadji, Y. (2015). (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press.
Kaelan. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,. Pradigma.
Makmur. (2011). Efeiktivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Reifika Aditama.
Mulyadi. Deddy. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta.
Mulyana, D. (2000). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (p. 69). PT. Remaja Rosdakarya.
Rohman, Abd. (2019). Yayang Santrian Hanafi. Willy Tri Hardianto. 2019. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Reformasi.
Sugiono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif (p. 94). Alfabeta.
Sugiyono & Lestarai, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (kuantitatif, kualitatif, analisis teks, cara menulis artikel untuk jurnal nasional dan internasional). Alfabeta.
Sujianto. (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Alfa Riau.
Syahrizal, A. (2016). Peran Fasilitator Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kota Bangun Kebupaten Kutai Kartanegara. 4(4), 1761–1772.
Tawulo, M. A., Ilmu, D., Sosiologi, D., & Haluoleo, U. (n.d.). Fasilitator dalam komunikasi pemberdayaan masyarakat. 19–30.
Wahab, S. A. (2021). No TitleAnalisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
Copyright (c) 2025 Zahrah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
.png)
